Jokowi Janji Tuntaskan Kasus Munir
Jakarta (Bali Post) -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan, misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi, Kamis (22/9) sore, saat mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka, Jakarta.
Undangan itu sekaligus dimaksudkan untuk mendengar secara langsung masukan-masukan demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut, di hadapan para pakar dan praktisi hukum, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum tuntas, termasuk kasus Munir. "Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas," kata Presiden.
Presiden kemudian meminta masukan dari para pakar dan praktisi hukum mengenai penyelesaian kasus-kasus tersebut dan juga penataan kembali aturan-aturan hukum yang dinilai tumpang tindih antara satu dengan yang
lainnya. Selain itu, Presiden juga meminta saran mengenai penataan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. "Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan lembaga kita baik di Polri, Kementerian Hukum dan HAM, mungkin juga di kejaksaan, dan juga di KPK, sehingga penyelesaian-penyelesaian di bidang hukum kita ini betul-betul bisa menyeluruh, komprehensif, dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah-masalah di negara kita," ucapnya.
Ia menyadari bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Presiden pun bertekad untuk terus menyelesaikan dan mereformasi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. "Saya kira kita merasakan semuanya bahwa akhir-akhir inibanyakkitajumpaihal-hal yang berkaitan dengan korupsi bahkan di tingkat elite pimpinan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh. Dan sampai saat ini juga penegakan hukum kita lihat masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi, baik dari sisi hukuman maupun tuntutan," kata Presiden. Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Johan Budi. (ant)