Irman Harus Dipecat Secara Tidak Hormat
 
Jakarta, HanTer—Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah meminta Irman Gusman harus dipecat secara tidak hormat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alasannya, perbuatan Irman Gusman telah memperburuk citra DPD.
"Kami mendesak Badan Kehormatan (BK) DPD segera menggelar sidang pleno memperhentian secara tidak hormat kepada Irman Gusman karena telah memperburuk citra DPD," kata Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Minggu (18/9/2016).
Menurut Syamsudin, Irman Gusman sengaja memanfaatkan jabatannya selaku Ketua DPD untuk
kepentingan pribadi dengan melakukan persekongkolan jahat dengan pengusaha. Oleh karena itu guna menjaga nama baik lembaga DPO yang selama ini sudah terpuruk maka BK lebih progresif, tanggap dan tidak perlu berlama-lama menunggu sikap legowo dari Irman Gusman untuk menyatakan kesediaan mengundurkan diri.
'Saat ini situasinya kritis bagi OPO terutama bila diper-hadapkan dengan kepercayaan publik. Sedikit saja lengah menunda waktu untuk bersikap, maka publik bisa berpersepsi lain terhadap DPD tidak serius mendukung agenda pemberantasan korupsi. Sebaliknya malah melindungi ketuanya yang secara nyata sekarang ini
sudah berstatus tersangka yang diduga terlibat dalam praktik suap," ujarnya
Dijelaskan Syamsuddin. Irman yang selama ini menjabat Ketua OPO, secara sadar dianggap telah melakukan pelanggaran berat yakni melanggar sumpah jabatan dan kode etik DPD.
"Irman secara nyata telah melanggar sumpah jabatan dan kode ebk DPD sehingga memenuhi syarat diberhentikan tidak hormat sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3. khususnya Pasal 307 ayat (1) huruf e," jelasnya.
Sutradara
Terpisah, Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98)
mendukung gebrakan KPK untuk terus mengembangkan kasus korupsi terkait kuota impor gula yang menyeret Ketua DPD Irman Gusman.
"Tindakan OTT itu perlu diapresiasi publik, terlebih upaya ini bisa dikembangkan ke pelaku lainnya karena Ketua DPD itu bukan pejabat berwenang untuk menetapkan kuota impor gula," tegas Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, Minggu (18/9/2016).
Lebih lanjut Willy menyakini Irman sebagai senator dan berlatar belakang pebisnis itu diduga menyalahgunakan kewenangan untuk mencari celah impor gula. Sehingga. Willy mensinyalir ada upaya kolusi dengan memberikan rekomendasi tertulis pada
penentu kuota impor beras. 'Jumlah angka itu tak jadi soal. Malah bisa jadi pintu masuk KPK cari sutradara lainnya," ungkapnya.
Seperti diketahui Irman ditangkap KPK karena menerima suap Rp 100 juta terkait qouta gula impor yang diusulkan Direktur utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Praktek suap tersebut berlangsung di rumah dinas Irman di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Uang sudah diterima dan langsung dibawa Irman ke dalam kamar tidurnya. Atas perbuatannya Irman dijerat pasal 13 huruf a atau pasa 13 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor.
■ Salari Danial