Pasukan Italia Selamatkan 6.500 Imigran
ROMA (KR) - Pasukan penjaga pantai Italia berhasil menyelamatkan 6.500 migran gelap yang terapung-apung di lepas pantai Libya, Selasa (30/8). Mayoritas imigran gelap tersebut berasal dari Afrika Barat dan Tanduk Afrika menuju Italia.
Operasi penyelamatan migran berlangsung dramatis. Dalam satu insiden, sebuah kapal yang dipenuhi 700 imigran tenggelam. Para penumpangnya hanyut ke laut dan mereka diselamatkan oleh pasukan penjaga pantai Italia.
Juru bicara pemerintah Italia menjelaskan, operasi penyelamatan imigran gelap tersebut, merupakan hari tersibuk bagi pasukan penjaga pantai. Diantara migran yang diselamatkan, terdapat bayi berusia lima hari. Korban yang selamat kemudian diterbangkan ke wilayah Italia dan dilarikan ke rumah sakit.
Operasi penyelamatan imigran gelap ini
melibatkan banyak pihak, termasuk Doctors Without Borders (MSF). Lembaga pengawas perbatasan Uni Eropa, Frontex menjelaskan dalam sehari, tim penyelamat berhasil menolong penumpang 40 kapal dan menyelamatkan 6.500 imigran gelap.
Pada Minggu (28/8) dalam sehari ditemukan 1.100 imigran gelap yang berhasil ditolong. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan jumlah imigran gelap yang datang ke Italia pada tahun ini mencapai 112.500 jiwa, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2015, sebesar 116.000 jiwa.
Gelombang masuknya imigran gelap ke Italia sangat fluktuatif. Pada Mei, ada 13.000 imigran gelap yang ditolong penjaga pantai. Pada Agustus, lebih dari 8.300 imigran gelap diselamatkan.
Operasi penyelamatan migran bukan tanpa risiko. Mereka berhadapan dengan para penyelundup manusia yang tidak segan-segan menembak atau menyerang pasukan penjaga pantai. Kapal milik MSF terlibat dalam operasi penyelamatan imigran gelap. Tak ada korban tewas dalam operasi yang berlangsung pada 17 Agustus lalu.
Selama enam bulan pertama tahun 2015, ada 204.000 imigran yang menyeberang ke Eropa. Tahun ini ada satu juta migran yang eksodus ke Eropa, serta menyeberangi Laut Mediterania.
(AP/Bro)-o
MENYEDIAKAN BERITA UNTUK WAWASAN MASYARAKAT INDONESIA
Thursday, 1 September 2016
Petani Harus Belajar Alat Modern
BANYUMAS (KR) - Wakil Bupati (Wabup) Banyumas dr Budi Setiawan mengatakan, era teknologi modern saat ini juga merambah dunia pertanian. Untuk itu para petani juga harus aktif masuk dalam era modern, termasuk dalam penggunaan alat-alat pertanian modern. "Sosialisasi sudah kami gencarkan ke para petani. Seperti ketika di Dusun Danasri Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Banyumas, kami mengenalkan produk dan cara mengoperasikan alat panen dan perontok padi modern," katanya kepada KR, Senin (29/8).
Budi Setiawan mengakui pihaknya tidak akan henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada para petani di berbagai pelosok Kabupaten Banyumas. "Kami selalu mengajak masyarakat petani secara bertahap beralih dari pertanian konvensional ke pertanian modern. Untuk itu petani harus mau belajar peralatan pertanian modern," tandasnya.
Ia menegaskan, pertanian konvensional memang bagus. Tapi di era sekarang ini perlu penanganan cepat dengan hasil panen lebih
banyak. Salah satu caranya adalah dengan belajar mengoperasikan berbagai mesin pertanian modern.
Disebutkan, peralatan panen dan perontok padi tersebut merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI. Saat ini Kabupaten Banyumas mendapatkan 20 unit Combaine Hervester dengan harga pe-runit sekitar Rp 400 juta. "Nantinya petani selain bisa mengoperasikan kerja mesin tersebut juga perlu tahu cara perawatannya, sehingga tidak cepat rusak," ujar Budi Setiawan.
Camat Karanglewas, Mahmudi menerangkan, lahan persawahan di wilayahnya mencapai luas 960 hektare. Pada musim panen kedua ini hasilnya cukup memuaskan.
"Pencapaian untuk Gabah Kering Panen musim kedua tahun ini sekitar 6,3 ton padi, mayoritas IR64. Adanya modernitas dalam peralatan panen dan perontok padi ini perlu disambut antusias oleh para petani" kata Mahmudi. (Ero)-o
Sastra dan Budaya Terus Hidup Bergerak
KEHIDUPAN dunia sastra di Yogyakarta dalam kondisi yang baik. Bahkan jika dibanding dengan daerah lain, kasusas-traan di Yogya masih lebih unggul meski seperti berada di jalan sepi. Dalam kondisi inilah media punya peran penting untuk mengembalikan dunia sastra pada tempatnya.
Selain itu, pegiat sastra juga jangan sampai hanya terpaku pada sastra moderen saja. Tapi juga merangkul sastra tradisi yang sebetulnya tidak berhenti karena terus ada penciptaan-penciptaan baru yang mengikuti perjalanannya.
"Jangan hanya meminta untuk melestarikan sastra tanpa ada upaya memfasilitasi. Dalam hal ini peran pemerintah juga dibutuhkan sebagai fasilitator dan regulator. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan sastra di Yogyakarta. Salah satunya dengan menghadirkan media berbahasa Jawa yang menjadi basis untuk mempelajari kearifan
Jawa," tegas pengamat budaya Indra Tranggono dalam Focus Group Discussion (FGD) Dewan Kebudayaan DIY bertajuk 'Strategi Kebudayaaan Yogyakarta: Memadukan Sastra Klasik dan Moderen1 di Pen-dapa Gamelan Yogyakarta, Senin (29/8) malam.
Narasumber lain, Prof Dr Faruk HT SU, menuturkan, antara klasik dan moderen masih dimaknai sebuah pertentangan di masyarakat. Klasik yang diidentikkan dengan tradisi sering dianggap irasional. Padahal pikiran tersebut ditanamkan pemerintahan kolonial yang menganggap tradisional ketimuran sebagai hal klasik dan orientalisme barat sebagai modernitas.
"Padahal tradisi dan modernitas bagian kebudayaan dalam masyarakat. Semua berjalan dalam ruang yang sama dan tidak terpisah," ucap Faruk.
Ia mencontohkan dulu orang Jawa sering bertutur dan bersastra, salah satunya selalu
merespons hal kecil dengan pemberian nama. Tapi saat ini hal tersebut tidak pernah ada. Masyarakat sekarang tinggal melestarikan yang sudah ada. Padahal sebuah kebudayaan akan terus berkembang karena adanya respons. Dan respons tradisi tersebut telah dibekukan suatu kekuatan yang namanya modernitas. "Kebudayaan terus berge-
rak. Tidak ada tradisi dan Barat. Dalam dunia sastra, sastra Barat juga terkena bias. Sastra dan budaya terus hidup bergerak di satu tempat untuk merespons kehidupan akan interaksi. Tidak perlu ada pemisahan tradisi dan moderen karena hal itu buatan pemerintah kolonial. Tradisi tidak berhenti ketika modernitas datang," tegasnya. (M-5)-o
KEHIDUPAN dunia sastra di Yogyakarta dalam kondisi yang baik. Bahkan jika dibanding dengan daerah lain, kasusas-traan di Yogya masih lebih unggul meski seperti berada di jalan sepi. Dalam kondisi inilah media punya peran penting untuk mengembalikan dunia sastra pada tempatnya.
Selain itu, pegiat sastra juga jangan sampai hanya terpaku pada sastra moderen saja. Tapi juga merangkul sastra tradisi yang sebetulnya tidak berhenti karena terus ada penciptaan-penciptaan baru yang mengikuti perjalanannya.
"Jangan hanya meminta untuk melestarikan sastra tanpa ada upaya memfasilitasi. Dalam hal ini peran pemerintah juga dibutuhkan sebagai fasilitator dan regulator. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan sastra di Yogyakarta. Salah satunya dengan menghadirkan media berbahasa Jawa yang menjadi basis untuk mempelajari kearifan
Jawa," tegas pengamat budaya Indra Tranggono dalam Focus Group Discussion (FGD) Dewan Kebudayaan DIY bertajuk 'Strategi Kebudayaaan Yogyakarta: Memadukan Sastra Klasik dan Moderen1 di Pen-dapa Gamelan Yogyakarta, Senin (29/8) malam.
Narasumber lain, Prof Dr Faruk HT SU, menuturkan, antara klasik dan moderen masih dimaknai sebuah pertentangan di masyarakat. Klasik yang diidentikkan dengan tradisi sering dianggap irasional. Padahal pikiran tersebut ditanamkan pemerintahan kolonial yang menganggap tradisional ketimuran sebagai hal klasik dan orientalisme barat sebagai modernitas.
"Padahal tradisi dan modernitas bagian kebudayaan dalam masyarakat. Semua berjalan dalam ruang yang sama dan tidak terpisah," ucap Faruk.
Ia mencontohkan dulu orang Jawa sering bertutur dan bersastra, salah satunya selalu
merespons hal kecil dengan pemberian nama. Tapi saat ini hal tersebut tidak pernah ada. Masyarakat sekarang tinggal melestarikan yang sudah ada. Padahal sebuah kebudayaan akan terus berkembang karena adanya respons. Dan respons tradisi tersebut telah dibekukan suatu kekuatan yang namanya modernitas. "Kebudayaan terus berge-
rak. Tidak ada tradisi dan Barat. Dalam dunia sastra, sastra Barat juga terkena bias. Sastra dan budaya terus hidup bergerak di satu tempat untuk merespons kehidupan akan interaksi. Tidak perlu ada pemisahan tradisi dan moderen karena hal itu buatan pemerintah kolonial. Tradisi tidak berhenti ketika modernitas datang," tegasnya. (M-5)-o
FPI Siap Lawan Pandawa
limo I Jurnal Depok
Ketua Bidang Dakwah Dewan Pengurus Uilayah Front Pembela Islam iDPW FPII Jawa Barat. Gfaofui Nasir men^aMkan sangat mendukung sikap Majelis llama Indonesia (MUI) Kota Depok mengeluarkan Fatwa Haram terhadap sistem investasi >ang dilaksanakan oleh KSP Pandawa Group.
l'asalnva, kata dia, penerapan sistem Investasi Pandawa sudah masuk katagori nba dan tidak menganut sis tem syariah Islam.
Sciak awal kami seluruh jajaran FPI jelas menolak sistem investasi yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Terlu kami trgaskan bahwa tidak pernah ada FPI mendukung Pandawa sebagaimana issue >anj> sempat dihembuskan oleh para petinggi
Pandawa melalui media social," ujar Ghofur, kemarin. Bahkan, kata dia, sebaliknya pimpinan FPI Pusat jelas-jelas telah mengimbau agar KSP Pandawa member-
lakukan sistem syariah dalam mengelola dana investasi masyarakat. Namun sepertinya imbauan itu tidak pernah digubris oleh Pandawa.
"Dari itu kami tegaskan bahwa kami siap mendukung MUI perang melawan Pandawa, karena pihak Pandawa telah meracuni ummat Islam dengan iming-iming bunga Investasi yang sangat besar dan menggiurkan," tegasnya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang menunggu dan mencari tahu bila ada eks investor yang dirugikan oleh pihak Pandawa. Jika
kelak ditemukan, sambungnya, maka .pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan eksekusi penutupan paksa Kantor KSP Pandawa yang terletak di Jalan Limo Raya Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo. "Kami minta kepada masyarakat khususn>d
warga muslim agar tidak gampang terpengaruh dan tertarik dengan iming-iming keuntungan besar dari investasi Pandawa, karena hukumnya sudah jelas haram sebagaimana yang telah dituangkan dalam Fatwa MUI Kota Depok," pungkasnya.
■ Rahmat Tarmuji
limo I Jurnal Depok
Ketua Bidang Dakwah Dewan Pengurus Uilayah Front Pembela Islam iDPW FPII Jawa Barat. Gfaofui Nasir men^aMkan sangat mendukung sikap Majelis llama Indonesia (MUI) Kota Depok mengeluarkan Fatwa Haram terhadap sistem investasi >ang dilaksanakan oleh KSP Pandawa Group.
l'asalnva, kata dia, penerapan sistem Investasi Pandawa sudah masuk katagori nba dan tidak menganut sis tem syariah Islam.
Sciak awal kami seluruh jajaran FPI jelas menolak sistem investasi yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Terlu kami trgaskan bahwa tidak pernah ada FPI mendukung Pandawa sebagaimana issue >anj> sempat dihembuskan oleh para petinggi
Pandawa melalui media social," ujar Ghofur, kemarin. Bahkan, kata dia, sebaliknya pimpinan FPI Pusat jelas-jelas telah mengimbau agar KSP Pandawa member-
lakukan sistem syariah dalam mengelola dana investasi masyarakat. Namun sepertinya imbauan itu tidak pernah digubris oleh Pandawa.
"Dari itu kami tegaskan bahwa kami siap mendukung MUI perang melawan Pandawa, karena pihak Pandawa telah meracuni ummat Islam dengan iming-iming bunga Investasi yang sangat besar dan menggiurkan," tegasnya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang menunggu dan mencari tahu bila ada eks investor yang dirugikan oleh pihak Pandawa. Jika
kelak ditemukan, sambungnya, maka .pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan eksekusi penutupan paksa Kantor KSP Pandawa yang terletak di Jalan Limo Raya Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo. "Kami minta kepada masyarakat khususn>d
warga muslim agar tidak gampang terpengaruh dan tertarik dengan iming-iming keuntungan besar dari investasi Pandawa, karena hukumnya sudah jelas haram sebagaimana yang telah dituangkan dalam Fatwa MUI Kota Depok," pungkasnya.
■ Rahmat Tarmuji
Guru Dua Kali Tampar Siswa
DEPOK - Dunia pendidikan dan Depok menuju Kota Layak Anak (KLS) tercoreng. Kamis (25/8), seorang oknum guru BD di SDN Sumajaya 1 menampar siswanya RZ selepas berolahraga. Gara-garanya bisa dibilang sepele, sebab saat RZ berlarian
dengan teman sejawatnya tak disengaja menabrak oknum guru tersebut. Dengan cepat guru itu langsung mengangkat tangan kanannya kearah pipi RZ, malah kabarnya oknum guru tersebut melakunya sebanyak dua kali.
Dalam curhatannya orang-tua RZ, Reta Anzani menyebutkan, anaknya ditampar sebanyak dua kali. Padahal, anaknya tidak melakukan hal-hal yang tidak fatal. Jadi, saat anaknya sedang main kejar-kejaran sama temannya sebelum jam masuk, tak sengaja menabrak oknum guru tersebut. Bukannya memberitahu, malah ditampar.
Parahnya, sambung dia RZ sudah meminta maaf yang ada malah ditampar kembali, Adanya kejadian tersebut, RZ tidak sekolah selama dua Nhari. Dan baru Senin (29/8) masuk sekolah. Pihak sekolah dari guru meminta maaf karena kondisi guru trsebut sedang labil alias tidak sehat. "Saya tidak mau itu, saya
menuntut guru itu untuk dikeluarkan atau dipindah. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban," katanya kepada Harian Radar Depok, kemarin.
Keputusan kepala sekolaha (Kepsek), kata dia untuk saat ini mengistirahatkan guru itu dirumah dalam waktu satu bulan. Kalau dilihat sepertinya kepsek dan guru-guru disekolah berat untuk mengeluarkan guru itu, dengan alasan kasihan nasib anak istrinya. "Dalam waktu dekat saya akan memindahkan anak saya kesekolah yang lain karena saya tidak tenang menitipkan anak saya disekolah itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua orantua siswa dan sekolah," tandasnya.
Menimpali hal ini. Kepala SDN Sukmajaya 1, Tukinem
membenarkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan, .kejadiannya pada, Kamis (25/8). Kala itu murid sekolah SDN Sukmajaya 1 sedang melaksanakan olahraga, usai melaksanakan olahraga para siswa bermain disekitar lapangan.
"Ketika RZ sedang bermain dengan temannya, tak sengaja dia menabrak pak BD seorang penjaga perpustakaan," jelas Tukinem.
Tukinem menambahkan, ketika RZ tidak sengaja menabrak guru tersebut, reflek tangan guru mengenai wajah sang anak, dan membuat sang anak kegei hingga menangis. "Si RZ sempat menangis, dan teman-temannya melaporkan kejadian ini kepada saya," tutur Tukinem.
Tukinem menambahkan,
sudah mengambil tindakan atas kejadian tersebut dan mengistirahatkan sementara guru tersebut. Namun, atas kejadian tersebut orang tua RZ tidak terima dan mendatangi sekolah keesokan harinya.
"Setelah orang tua tersebut datang, kami mengadakan musyawarah dan antara pihak sekolah dan orang tua murid sudah berdamai," tutur Tukinem.
Tukinem menambahkan, sang guru pun telah men_ datangi orang tua RZ dan meminta maaf. Namun, diketahui atas kejadian tersebut RZ sempat tidak masuk sekolah selama dua hari.
"Mungkin dia.takut, jadi saya maklumi, tapi hari senin kemarin RZ sudah mulai masuk sekolah," tambah Tukinem.(cr4)
DEPOK - Dunia pendidikan dan Depok menuju Kota Layak Anak (KLS) tercoreng. Kamis (25/8), seorang oknum guru BD di SDN Sumajaya 1 menampar siswanya RZ selepas berolahraga. Gara-garanya bisa dibilang sepele, sebab saat RZ berlarian
dengan teman sejawatnya tak disengaja menabrak oknum guru tersebut. Dengan cepat guru itu langsung mengangkat tangan kanannya kearah pipi RZ, malah kabarnya oknum guru tersebut melakunya sebanyak dua kali.
Dalam curhatannya orang-tua RZ, Reta Anzani menyebutkan, anaknya ditampar sebanyak dua kali. Padahal, anaknya tidak melakukan hal-hal yang tidak fatal. Jadi, saat anaknya sedang main kejar-kejaran sama temannya sebelum jam masuk, tak sengaja menabrak oknum guru tersebut. Bukannya memberitahu, malah ditampar.
Parahnya, sambung dia RZ sudah meminta maaf yang ada malah ditampar kembali, Adanya kejadian tersebut, RZ tidak sekolah selama dua Nhari. Dan baru Senin (29/8) masuk sekolah. Pihak sekolah dari guru meminta maaf karena kondisi guru trsebut sedang labil alias tidak sehat. "Saya tidak mau itu, saya
menuntut guru itu untuk dikeluarkan atau dipindah. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban," katanya kepada Harian Radar Depok, kemarin.
Keputusan kepala sekolaha (Kepsek), kata dia untuk saat ini mengistirahatkan guru itu dirumah dalam waktu satu bulan. Kalau dilihat sepertinya kepsek dan guru-guru disekolah berat untuk mengeluarkan guru itu, dengan alasan kasihan nasib anak istrinya. "Dalam waktu dekat saya akan memindahkan anak saya kesekolah yang lain karena saya tidak tenang menitipkan anak saya disekolah itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua orantua siswa dan sekolah," tandasnya.
Menimpali hal ini. Kepala SDN Sukmajaya 1, Tukinem
membenarkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan, .kejadiannya pada, Kamis (25/8). Kala itu murid sekolah SDN Sukmajaya 1 sedang melaksanakan olahraga, usai melaksanakan olahraga para siswa bermain disekitar lapangan.
"Ketika RZ sedang bermain dengan temannya, tak sengaja dia menabrak pak BD seorang penjaga perpustakaan," jelas Tukinem.
Tukinem menambahkan, ketika RZ tidak sengaja menabrak guru tersebut, reflek tangan guru mengenai wajah sang anak, dan membuat sang anak kegei hingga menangis. "Si RZ sempat menangis, dan teman-temannya melaporkan kejadian ini kepada saya," tutur Tukinem.
Tukinem menambahkan,
sudah mengambil tindakan atas kejadian tersebut dan mengistirahatkan sementara guru tersebut. Namun, atas kejadian tersebut orang tua RZ tidak terima dan mendatangi sekolah keesokan harinya.
"Setelah orang tua tersebut datang, kami mengadakan musyawarah dan antara pihak sekolah dan orang tua murid sudah berdamai," tutur Tukinem.
Tukinem menambahkan, sang guru pun telah men_ datangi orang tua RZ dan meminta maaf. Namun, diketahui atas kejadian tersebut RZ sempat tidak masuk sekolah selama dua hari.
"Mungkin dia.takut, jadi saya maklumi, tapi hari senin kemarin RZ sudah mulai masuk sekolah," tambah Tukinem.(cr4)
Wednesday, 31 August 2016
Presiden Penghasilan DPRD Akan Naik
RPP Kedudukan Keuangan DPRD Tinggal Diberi Nomor
JAKARTA, KOMPAS - Di tengah pemotongan sejumlah anggaran, Presiden Joko Widodo menjanjikan peningkatan hak-hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur peningkatan hak-hak keuangan itu.
Saat ditanya apakah janji tersebut tak akan membebani anggaran hingga akhir tahun ini. Presiden menjawab sudah diperhitungan. Tada prinsipnya, aturan itu (sudah) mempertimbangkan kondisi umum anggaran di pusat ataupun di daerah," katanya seusai membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Rakernas Adkasi) dUakartarSelasa-(3V.----------
Ketika membuka Rakernas Adkasi, Presiden menyatakan. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Keuangan dan Keprotokoleran DPRD yang akan mengatur tentang peningkatan hak-hak keuangan DPRD. sudah berada di tangannya. "100 persen saya setuju. Saya hanya tinggal mencari waktu yang tepat (menerbitkannya). Ini (RPP) tinggal memberi nomor. Yang jelas, (RPP akan terbit) tidak sampai menginjak tahun depan," kata Preseden
Jika RPP itu diterbitkan, tambah Presiden, RPP itu akan menggantikan Peraturan Pemerintah. (PP) Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Keprotokoleran DPRD yang sudah direvisi dua kali dengan PP Nomor 37/2005 dan PP 21/2007. RPP tersebut di antaranya akan mengatur insentif tunjangan komunikasi, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, pengaturan belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga anggota dan pimpinan DPRD.
Saat Presiden menyebutkan satu per satu hak-hak keuangan dan keprotokoleran DPRD tersebut, tepuk tangan dan sorak sorai peserta rakernas yang umumnya pimpinan DPRD di 417 kabupaten di Indonesia itu terdengar bergemuruh.
"Peningkatan hak keuangan anggota DPRD sudah sewajarnya dilakukan karena ketentuan selama ini yang masih berlaku dan tak pernah berubah selama 12-13 tahun. Pemerintah memahami kondisi ini. Yang jelas, (RPP akan terbit) tidak sampai menginjak tahun depan," kata Presiden.
Namun, ketika Presiden me-nyebutkan bahwa penerbitan RPP saat ini bukan waktu yang tepat karena pemerintah sekarang ini tengah melakukan pengetatan anggaran belanja dengan melakukan pemotongan anggaran, mendadak tak terdengar suara tepuk tangan dan sorak sorai peserta rakernas.
Tolong saya diberi waktu. Jika sudah selesai, saya akan menelepon Pak Haji Lukman Said (Ketua Umum Adkasi)," kata Presiden.
Sebelumnya, saat memberikan laporan. Lukman mengaku bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang diterbitkan Presiden Megawati Soekamoputri, UU tersebut belum dilakukan perubahan-secara - signifikan terkait hak-hak keuangan DPRD. "Hampir 13 tahun, DPRD menderita Presiden pasti sudah tahu mengenai hal itu," kata Lukman.
Meskipun demikian, tambah Lukman, sebagai pejabat daerah, yang beranggotakan sekitar 17000 orang dari seluruh DPRD di Indonesia, DPRD Kabupaten tetap merupakan aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, DPRD disebutnya berhadapan langsung dengan rakyat di daerah. "Kami bersepakat, kebijakan nasional akan kami back up (jaga) untuk bangsa seperti alokasi dana desa, transfer, serta penerapan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," ujarnya.
Tak tepat momentum
Peneliti Pusat Studi dan Kebijakan Fajri Nusrsyamsi mengatakan, keinginan pemerintah untuk menaikkan fasilitas dan tunjangan DPRD di saat efisiensi anggaran dianggap tidak tepat momentumnya. Semestinya, DPRD menguatkan konteks dan meredefinisi dulu kedudukannya. Setelahnya, baru DPRD berbicara soal hak.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang juga mengkritik sikap wakil rakyat di tingkat daerah tampaknya semakin jauh dari harapan. Bukan menunjukkan kinerja dan menyuarakan aspirasi rakyat, DPRD justru hanya memperhatikan keinginan--nya menaikkan fasilitas dan tun-jangannya. "Perilaku itu sangat ironis," ujarnya.
Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perbaikan tunjangan memang akan diberikan pemerintah. Namun, hal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika keuangan daerah tak mencukupi, hanya tunjangan transportasi atau uang sidang yang diberikan. Pemberian tunjangan kendaraan sebelumnya sudah dibahas semua kementerian pada rapat koordinasi terbatas Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Senin (29/8).
RPP Kedudukan Keuangan DPRD Tinggal Diberi Nomor
JAKARTA, KOMPAS - Di tengah pemotongan sejumlah anggaran, Presiden Joko Widodo menjanjikan peningkatan hak-hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur peningkatan hak-hak keuangan itu.
Saat ditanya apakah janji tersebut tak akan membebani anggaran hingga akhir tahun ini. Presiden menjawab sudah diperhitungan. Tada prinsipnya, aturan itu (sudah) mempertimbangkan kondisi umum anggaran di pusat ataupun di daerah," katanya seusai membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Rakernas Adkasi) dUakartarSelasa-(3V.----------
Ketika membuka Rakernas Adkasi, Presiden menyatakan. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Keuangan dan Keprotokoleran DPRD yang akan mengatur tentang peningkatan hak-hak keuangan DPRD. sudah berada di tangannya. "100 persen saya setuju. Saya hanya tinggal mencari waktu yang tepat (menerbitkannya). Ini (RPP) tinggal memberi nomor. Yang jelas, (RPP akan terbit) tidak sampai menginjak tahun depan," kata Preseden
Jika RPP itu diterbitkan, tambah Presiden, RPP itu akan menggantikan Peraturan Pemerintah. (PP) Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Keprotokoleran DPRD yang sudah direvisi dua kali dengan PP Nomor 37/2005 dan PP 21/2007. RPP tersebut di antaranya akan mengatur insentif tunjangan komunikasi, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, pengaturan belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga anggota dan pimpinan DPRD.
Saat Presiden menyebutkan satu per satu hak-hak keuangan dan keprotokoleran DPRD tersebut, tepuk tangan dan sorak sorai peserta rakernas yang umumnya pimpinan DPRD di 417 kabupaten di Indonesia itu terdengar bergemuruh.
"Peningkatan hak keuangan anggota DPRD sudah sewajarnya dilakukan karena ketentuan selama ini yang masih berlaku dan tak pernah berubah selama 12-13 tahun. Pemerintah memahami kondisi ini. Yang jelas, (RPP akan terbit) tidak sampai menginjak tahun depan," kata Presiden.
Namun, ketika Presiden me-nyebutkan bahwa penerbitan RPP saat ini bukan waktu yang tepat karena pemerintah sekarang ini tengah melakukan pengetatan anggaran belanja dengan melakukan pemotongan anggaran, mendadak tak terdengar suara tepuk tangan dan sorak sorai peserta rakernas.
Tolong saya diberi waktu. Jika sudah selesai, saya akan menelepon Pak Haji Lukman Said (Ketua Umum Adkasi)," kata Presiden.
Sebelumnya, saat memberikan laporan. Lukman mengaku bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yang diterbitkan Presiden Megawati Soekamoputri, UU tersebut belum dilakukan perubahan-secara - signifikan terkait hak-hak keuangan DPRD. "Hampir 13 tahun, DPRD menderita Presiden pasti sudah tahu mengenai hal itu," kata Lukman.
Meskipun demikian, tambah Lukman, sebagai pejabat daerah, yang beranggotakan sekitar 17000 orang dari seluruh DPRD di Indonesia, DPRD Kabupaten tetap merupakan aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, DPRD disebutnya berhadapan langsung dengan rakyat di daerah. "Kami bersepakat, kebijakan nasional akan kami back up (jaga) untuk bangsa seperti alokasi dana desa, transfer, serta penerapan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," ujarnya.
Tak tepat momentum
Peneliti Pusat Studi dan Kebijakan Fajri Nusrsyamsi mengatakan, keinginan pemerintah untuk menaikkan fasilitas dan tunjangan DPRD di saat efisiensi anggaran dianggap tidak tepat momentumnya. Semestinya, DPRD menguatkan konteks dan meredefinisi dulu kedudukannya. Setelahnya, baru DPRD berbicara soal hak.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang juga mengkritik sikap wakil rakyat di tingkat daerah tampaknya semakin jauh dari harapan. Bukan menunjukkan kinerja dan menyuarakan aspirasi rakyat, DPRD justru hanya memperhatikan keinginan--nya menaikkan fasilitas dan tun-jangannya. "Perilaku itu sangat ironis," ujarnya.
Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perbaikan tunjangan memang akan diberikan pemerintah. Namun, hal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika keuangan daerah tak mencukupi, hanya tunjangan transportasi atau uang sidang yang diberikan. Pemberian tunjangan kendaraan sebelumnya sudah dibahas semua kementerian pada rapat koordinasi terbatas Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Senin (29/8).
Pemerintah Besok Gelar Sidang Isbat
JAKARTA (Pos Kota) - Kementerian Agama besok, Kamis (1/9) akan menggelar Sidang Isbat guna menetapkan Idul Adha 1437 H, atau Lebaran Haji pada 10 Zulhijjah.
Sidang Isbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta, pukul 1700 WIB. Demikian Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Keme-nag.M.Thambrin, Selasa (30/ 8), di Jakarta.
Thambrin mengatakan, Sidang Isbat akan dihadiri pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, Ketua Umum MUI KH Maruf Amin, Duta Besar Negara Sahabat, dan sejumlah tokoh Islam. Sidang dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Ia menambahkan sidang diawali dengan sesi pra sidang berupa pemaparan posisi bilal (bulan) Awal
Zulhijjah 1437 H oleh Anggota Tim Husab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya pada pukul 1700 Wib.
Setelah Salat Maghrib, sidang digelar dengan pembukaan Sidang Isbat oleh Menag Lukman Hakim, dan dilanjutkan dengan laporan data hisab dan pelaksanaan Rukyatul Hilal oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais) M.Thambrin-
HARI ARAFAH
Sebelumnyan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Idul Adha 1437 H jatuh pada 12 September 2016. Penetapan tersebut tertuangdalam Maklumat PP Muhammadiyah NomonOl/ MLM/I.O/E/2016 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1437 Hijriah yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum Abdul Muti.
Menurut Muhammadiyah, tanggal 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016. Hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijah 1437 H) bertepatan dengan Hari Minggu, tanggal 11 September 2016 dan Idul Adha pada 10 Zulhijah 1437 H bertepatan dengan Hari Senin, 12 September 2016 M. (johara/si/ird)
JAKARTA (Pos Kota) - Kementerian Agama besok, Kamis (1/9) akan menggelar Sidang Isbat guna menetapkan Idul Adha 1437 H, atau Lebaran Haji pada 10 Zulhijjah.
Sidang Isbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta, pukul 1700 WIB. Demikian Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Keme-nag.M.Thambrin, Selasa (30/ 8), di Jakarta.
Thambrin mengatakan, Sidang Isbat akan dihadiri pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, Ketua Umum MUI KH Maruf Amin, Duta Besar Negara Sahabat, dan sejumlah tokoh Islam. Sidang dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Ia menambahkan sidang diawali dengan sesi pra sidang berupa pemaparan posisi bilal (bulan) Awal
Zulhijjah 1437 H oleh Anggota Tim Husab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya pada pukul 1700 Wib.
Setelah Salat Maghrib, sidang digelar dengan pembukaan Sidang Isbat oleh Menag Lukman Hakim, dan dilanjutkan dengan laporan data hisab dan pelaksanaan Rukyatul Hilal oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais) M.Thambrin-
HARI ARAFAH
Sebelumnyan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Idul Adha 1437 H jatuh pada 12 September 2016. Penetapan tersebut tertuangdalam Maklumat PP Muhammadiyah NomonOl/ MLM/I.O/E/2016 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1437 Hijriah yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum Abdul Muti.
Menurut Muhammadiyah, tanggal 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016. Hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijah 1437 H) bertepatan dengan Hari Minggu, tanggal 11 September 2016 dan Idul Adha pada 10 Zulhijah 1437 H bertepatan dengan Hari Senin, 12 September 2016 M. (johara/si/ird)
Subscribe to:
Posts (Atom)